Karakteristik Anak

Sifat Karakter Anak Sulung Tengah Bungsu dan Tunggal

Saya akan memaparkan kecenderungan sifat-sifat Anak Sulung, Tengah, Bungsu dan Tunggal. Ini Hasil dari penelitian orang lain, analisa dan pengalaman saya pribadi. Namun karakter yang saya paparkan belum tentu juga sesuai karena ada unsur lain yang mempengaruhi sifat seseorang yakni pengalaman masa lalu, tingkat pendidikan, keyakinan, agama, iman, potongan rambut, lingkungan, suku dan budaya dll.

A. Anak Tunggal

Sifat : Anak tunggal umumnya manja jika masih memiliki orang tua. Umumnya anak tunggal mempunyai jiwa petualang (dalam arti yang luas) dan memiliki kepribadian yang mantap. Anak Tunggal gabungan sifat anak Sulung dan anak Bungsu. Hasil penelitian saya Anak Tunggal cenderung lebih suka kepada lawan jenis yang berwajah dan bersikap dewasa.

Jodoh : Anak tunggal menurut penelitian kurang cocok dengan anak tengah, akan banyak konflik terjadi karena banyak perbedaan. Paling cocok dengan Anak Sulung atau yang bersikap dewasa, namun dengan anak Bungsu juga tidak bermasalah karena akan bakal bergejolak dan penuh sensasi.

Contoh tokoh : Sheila Marcia, Cinta Laura, Kirana Larasati, Dian Sastro, SBY, Melly Guslaw, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad

B. Anak Sulung

Sifat : Kecenderungan sifat anak pertama adalah Bersikap dan berpikiran lebih dewasa. Anak Sulung adalah tulang punggung keluarga sehingga anak Sulung akan berpikiran lebih kritis (umumnya memiliki daya analisa yang lebih kuat). Anak pertama sebetulnya banyak ilmunya di dalam dirinya namun tidak banyak dikeluarkan oleh ucapan. Sifat baik anak Sulung yang lain adalah jarang memukul atau jarang usil karena sifatnya agak serius. Sifat buruk anak Sulung adalah paling perhitungan, paling pelit, dan paling pilih pilih dalam urusan jodoh daripada anak-anak yang lain (pada umumnya), dan biasanya sangat mengharapkan sekali pasangan yang ganteng atau yang cantik, dan mapan atau berduit.

Jodoh : Paling cocok (ideal) Anak Sulung dengan anak Bungsu. Namun kalo dengan yang lain juga tidak bermasalah (bisa cocok) asal ada kecocokan.

Contoh : Dessy Ratnasari, Rafi Ahmad, Marchela Zalianty, Nikita Willy, Coky Sitohang.

C. Anak Tengah

Sifat : Anak Tengah memiliki sifat dasar lebih bebas, dan lebih mudah berekspresi dalam perkataan dan tindakan (Mudah Berkomentar, dan sangat luwes). Sifat baik anak Tengah adalah sangat ramah dan mudah bergaul atau menyesuaikan diri dengan orang lain sehingga dengan mudah disukai banyak orang, disamping itu memiliki jiwa seni lebih tinggi daripada anak yang lain. Sifat kurang baiknya adalah labil, emosi lebih tinggi, ringan tangan (dalam arti yang negatif), mudah untuk bentrok/cekcok dengan orang lain. Biasanya Anak Tengah paling mudah berkomunikasi atau akrab juga dengan anak tengah tapi juga gampang konflik juga dengan anak tengah itu sendiri.

Jodoh : Kalo menurut ilmu jodoh psikologi anak tengah kurang cocok dengan anak tunggal disebabkan karena banyaknya perbedaan dan dengan anak tengah itu sendiri disebabkan karena sama-sama egois sehingga akan terjadi banyak konflik. Untuk jodoh Anak Tengah lebih cocok dengan anak Sulung atau bungsu.

Contoh : Tukul Arwana, Britney Spears, Dewi Sandra, Olivia Zalianty.

D. Anak Bungsu

Sifat : Tipikal umum dari anak bungsu adalah manja (kolokan). Anak Bungsu yang manja kurang cocok untuk jadi seorang pemimpin. Kebaikan anak Bungsu ini umumnya menggemaskan orang lain, berbadan paling sehat, jarang mengalami sakit apalagi yang berat-berat, dan paling awet muda diantara anak-anak yang lain. Sifat buruk dari anak Bungsu adalah ini paling gampang dalam mengeluarkan duit (boros) dan kurang suka menabung.

Jodoh : Dalam hal jodoh Anak Bungsu bisa cocok dengan semuanya, namun paling ideal dengan anak sulung atau yang bersikap dan berpemikiran dewasa (bisa ngemong).

Contoh : Titi Kamal, Melanie Putria, Shahnaz Haque, Carissa Putri

Sumber http://unikmenarik.blogspot.com/2008/06/sifat-karakter-anak-sulung-tengah.html

knowledge management

Manajemen pengetahuan (Bahasa Inggris: knowledge management) adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi.

Transfer pengetahuan (salah satu aspek dari manajemen pengetahuan) dalam berbagai bentuk, telah sejak lama dilakukan. Contohnya adalah melalui diskusi sepadan dalam kerja, magang, perpustakaan perusahaan, pelatihan profesional, dan program mentoring. Walaupun demikian sejak akhir abad ke-20, teknologi tambahan telah diterapkan untuk melakukan tugas ini, seperti basis pengetahuan, sistem pakar, dan repositori pengetahuan.

sumber : wikipedia

Pembangkit listrik tenaga matahari

MENGINTIP pembangkit listrik tenaga matahari TERBESAR di JERMAN

---

Ketika pejabat Jerman upacara meletakkan panel surya 560,000 th ke bingkainya di Lieberose pembangkit listrik tenaga surya pada 20 Agustus, orang-orang bertepuk tangan karena beberapa alasan. Alasan yang paling jelas untuk merayakan adalah kenyataan bahwa dengan menambahkan bahwa satu panel, 53 MW Lieberose telah menjadi yang kedua pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia (yang terbesar adalah 60 MW pabrik di Olmedilla, Spanyol).





Tapi itu juga merupakan saat-saat bahagia bagi Solar Pertama, di Tempe, Arizona produsen berbasis film tipis PV panel. Perlambatan ekonomi global telah memukul industri solar keras. Bahkan dalam lingkungan bisnis ini, First Solar dan mitra dalam usaha, Juwi Holding, AG, berhasil mempertahankan proyek di jalur. Fasilitas solar pembangkit listrik harus mulai akhir tahun ini, ketika semua panel 700.000 berada di tempatnya.



Akhirnya, Lieberose melampaui panggilan normal "energi bersih" kewajiban. Pejabat perusahaan memperkirakan bahwa tanaman akan menghasilkan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 15.000 rumah tangga, sekaligus mengurangi jumlah CO2 yang dihasilkan oleh 35.000 ton per tahun. Selain itu, proyek ini dibangun di atas bekas pangkalan militer Rusia di daratan hidup penuh dengan amunisi dan limbah kimia. Mitra matahari detektor logam yang digunakan untuk menyapu daerah dan pulih ratusan kerang, seperti yang di inset gambar di atas.



Sementara beberapa ahli percaya bahwa tanaman panas matahari akan menjadi generator skala besar dari pilihan di masa depan, proyek Lieberose menunjukkan bahwa film tipis-pembangkit listrik yang lebih murah untuk menghasilkan daripada Silicon tradisional PV berbasis variasi, yang layak sekarang . Dan jangan mengandalkan film tipis akan pergi dalam waktu dekat.





At First Solar markas di Tempe hari ini, perusahaan menandatangani nota kesepakatan dengan wakil pemerintah Cina untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya raksasa - dengan menggunakan film tipis PV - di Mongolia Dalam. Tanaman itu, yang akan selesai dalam beberapa tahap selama satu dekade berikutnya, akan memiliki 2 kapasitas gigawatt - lebih dari tiga kali lebih banyak dihasilkan oleh kekuasaan sebagai instalasi terbesar sekarang berada dalam jangkauan layanan.

Sumber :http://thephoenixsun.com

40 orang terkaya di Indonesia versi Forbes:

* 1. R. Budi & Michael Hartono US$ 7 miliar
* 2. Martua Sitorus US$ 3 miliar
* 3. Susilo Wonowidjojo US$ 2,6 miliar
* 4. Aburizal Bakrie US$ 2,5 miliar
* 5. Eka Tjipta Widjaja U$S 2,4 miliar
* 6. Peter Sondakh US$ 2,1 miliar
* 7. Putera Sampoerna US$ 2 miliar
* 8. Sukanto Tanoto US$ 1,9 miliar
* 9. Anthoni Salim US$ 1,4 miliar
* 10. Soegiharto Sosrodjojo US$ 1,2 miliar
* 11. Low Tuck Kwong US$ 1,18 miliar
* 12. Eddy William Katuari US$ 1,1 miliar
* 13. Chairul Tanjung US$ 99 juta
* 14. Garibaldi Thohir US$ 930 juta
* 15. Theodore Rachmat US$ 900 juta
* 16. Edwin Soeryadjaya US$ 800 juta
* 17. Trihatma Haliman US$ 750 juta
* 18. Ciliandra Fangiono US$ 710 juta
* 19. Arifin Panigoro US$ 650 juta
* 20. Murdaya Poo US$ 600 juta
* 21. Hashim Djojohadikusumo US$ 500 juta
* 22. Kusnan & Rusdi Kirana US$ 480 juta
* 23. Prajogo Pangestu US$ 475 juta
* 24. Harjo Sutanto US$ 470 juta
* 25. Mochtar Riady US$ 440 juta
* 26. Eka Tjandranegara US$ 430 juta
* 27. Ciputra US$ 420 juta
* 28. Hary Tanoesoedibjo US$ 410 juta
* 29. Sandiaga Uno US$ 400 juta
* 30. Boenjamin Setiawan US$ 395 juta
* 31. Alim Markus US$ 350 juta
* 32. Aksa Mahmud US$ 330 juta
* 33. Sutanto Djuhar US$ 325 juta
* 34. Kartini Muljadi US$ 320 juta
* 35. Soegiarto Adikoesoemo US$ 300 juta
* 36. George Santosa Tahija & Sjakon George Tahija US$ 290
* 37. Paulus Tumewu US$ 280 juta
* 38. Husain Djojonegoro US$260 juta.
* 39. Bachtiar Karim US$ 250 juta.
* 40. Kris Wiluan US$ 240 juta.

Beda Versi Bailout Bank Century versi Boediono dan JK

Gunawan Mashar - detikFinance

Jakarta - Wapres Boediono menilai bailout Bank Century harus diberikan karena ketika itu terjadi capital outflow yang dikhawatirkan bisa memicu krisis jilid II. Tapi versi yang disampaikan mantan Wapres Jusuf Kalla sangat berbeda. JK menilai masalah yang menimpa bank yang kini sudah berganti nama menjadi Bank Mutiara itu disebabkan karena masalah kriminal.

Boediono untuk pertama kalinya sejak menjadi Wapres kini akhirnya berani bicara soal Bank Century. Boediono merupakan salah satu tokoh kunci dalam upaya penyelamatan bank Century yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun itu. Dalam pernyataannya, Boediono menilai salah satu sebab penyelamatan bang dulu dimiliki oleh Robert Tantular itu adalah karena terjadinya krisis.

"Waktu itu yang kita hadapi adalah capital outflow, modal kembali ke kandang, nilai tukar melonjak-lonjak yang mengindikasikan capital outflow besar," ujarnya di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (6/11/2009).

Menurut Boediono, setelah bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun diberikan, terbukti bahwa dampak krisis global kepada Indonesia bisa diredam.

"Sekarang kita bisa melewati krisis ini. Pada saat-saat seperti itu bank kecil pun bisa mengakibatkan efek domino. Bukan berarti saat itu kita tidak bikin apa-apa," tegasnya.

Seperti diketahui, ketika Bank Century mengalami gagal bayar sebelum akhirnya diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan, Boediono menjabat sebagai Gubernur BI. Meski bank Century tergolong bank kecil, namun BI ketika itu memutuskan menyelamatkan Bank Century harus diselamatkan dengan alasan bisa berakibat sistemik. Kemelut mengenai sistemik atau tidaknya Bank Century inilah yang kini terus diperdebatkan.

Pembeberan Boediono tentang Bank Century ini tentu saja berbeda dengan versi mantan Wapres Jusuf Kalla. JK ketika masih menjabat sebagai Wapres menyatakan, masalah yang membelit Bank Century bukan lah masalah krisis melainkan kriminal, perampokan.

"Saya terima menkeu dan Gubernur BI (ketika itu) pak Boediono melaporkan tentang situasi bank Century (tanggal 25). Dan saya langsung mengatakan masalah Century bukan masalah karena krisis, tapi itu perampokan, kriminal. Karena pengendali bank ini merampok dana bank Century dengan segala cara termasuk obligasi bodong yang dibawa ke luar negeri," urai JK akhir Agustus lalu.

JK juga menilai kisruh Bank Century tersebut merupakan sebuah bukti lemahnya pengawasan BI. Buktinya bank yang mengalami gagal bayar itu tidak terendus oleh BI sejak awal.

"Saya katakan dalam pertemuan itu, ini kriminal, ini perampokan, kenapa kita tolerir. Itulah kelemahan pengawasan BI di situ. Jadi benar menkeu bahwa ini kelemahan BI sebenarnya, yang terpaksa jadi tanggung jawab semuanya," ketusnya.

CONTOH PELANGGARAN ETIKA BISNIS

• Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum
Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk Melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan x dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.


• Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi
Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau mereka harus membayar. Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid.
Setelah didesak oleh banyak pihak, Yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragama guru. Dalam kasus ini, pihak Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi


• Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas
Sebuah RS Swasta melalui pihak Pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomotais dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai salah seorang karyawan di RS Swasta itu mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban dia berhubungan dengan Pengelola bukan Pengurus. Pihak Pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut.
Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini RS Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus Rumah Sakit


• Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban
Sebuah perusahaan PJTKI di Jogja melakukan rekrutmen untuk tenaga baby sitter. Dalam pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan mengirimkan calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training dijanjikan akan dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan. B yang terarik dengan tawaran tersebut langsung mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 7 juta untuk ongkos administrasi dan pengurusan visa dan paspor. Namun setelah 2 bulan training, B tak kunjung diberangkatkan, bahkan hingga satu tahun tidak ada kejelasan. Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI itu selalu berkilah ada penundaan, begitu seterusnya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan PJTKI tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan hak-hak B sebagai calon TKI yang seharusnya diberangnka ke negara tujuan untuk bekerja.


• Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran
Sebuah perusahaan property ternama di Yogjakarta tidak memberikan surat ijin membangun rumah dari developer kepada dua orang konsumennya di kawasan kavling perumahan milik perusahaan tersebut. Konsumen pertama sudah memenuhi kewajibannya membayar harga tanah sesuai kesepakatan dan biaya administrasi lainnya.
Sementara konsumen kedua masih mempunyai kewajiban membayar kelebihan tanah, karena setiap kali akan membayar pihak developer selalu menolak dengan alasan belum ada ijin dari pusat perusahaan (pusatnya di Jakarta). Yang aneh adalah di kawasan kavling itu hanya dua orang ini yang belum mengantongi izin pembangunan rumah, sementara 30 konsumen lainnya sudah diberi izin dan rumah mereka sudah dibangun semuannya. Alasan yang dikemukakan perusahaan itu adalah ingin memberikan pelajaran kepada dua konsumen tadi karena dua orang ini telah memprovokasi konsumen lainnya untuk melakukan penuntutan segera pemberian izin pembangunan rumah. Dari kasus ini perusahaan property tersebut telah melanggar prinsip kewajaran (fairness) karena tidak memenuhi hak-hak stakeholder (konsumen) dengan alasan yang tidak masuk akal.


• Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran
Sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius. Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang


• Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati
Seorang nasabah, sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon dari perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo pihak perusahaan langsung mendatangi X untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobil yang masih diangsur itu. Pihak perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah. Dalam kasus ini kita dapat mengakategorikan pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.

TUGAS ETIKA BISNIS KELOMPOK (Monopoli – Kasus PT. Perusahaan Listrik Negara)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

PT. Perusahaan Listrik Negara Persero (PT. PLN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT. PLN untuk memenuhi itu semua, namun pada kenyataannya masih banyak kasus dimana mereka merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi menarik karena disatu sisi kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 Pasal 33, namun disisi lain tindakan PT. PLN justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

B. Rumusan masalah

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT. PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT. PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata.
Usaha PT. PLN termasuk kedalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT. PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki.
Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga. Dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN adalah:
Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.
Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.
Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi.


BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian monopoli

Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidan industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk didalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan berarti.
Secara umum perusahaan monopoli menyandang predikat jelek karena di konotasikan dengan perolehan keuntungan yang melebihi normal dan penawaran komoditas yang lebih sedikit bagi masyarakat, meskipun dalam praktiknya tidak selalu demikian. Dalam ilmu ekonomi dikatakan ada monopoli jika seluruh hasil industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan yang disebut monopolis atau perusahaan monopoli.

B. Jenis monopoli

Ada dua macam monopoli. Pertama adalah monopoli alamiah dan yang kedua adalah monopoli artifisial. Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini, sesungguhnya pasar bersifat terbuka. Karena itu, perusahaan ain sesungguhnya bebas masuk dalam jenis industri yang sama. Hanya saja, perusahaan lain tidak mampu menandingi perusahaan monopolistis tadi sehingga perusahaan yang unggul tadi relatif menguasasi pasar dalam jenis industri tersebut.
Yang menjadi masalah adalah jenis monopoli yang kedua, yaitu monopoli artifisial. Monopoli ini lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Pertimbangan rasional misalnya demi melindungi industri industri dalam negeri, demi memenuhi economic of scale, dan seterusnya. Pertimbangan yang irasional bisa sangat pribadi sifatnya dan bisa dari yang samar-samar dan besar muatan ideologisnya sampai pada yang kasar dan terang-terangan. Monopoli ini merupakan suatu rekayasa sadar yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok yang mendapat monopoli dan merugikan kepentingan kelompok lain, bahkan kepentingan mayoritas masyarakat.

C. Ciri pasar monopoli

Adapun yang menjadi ciri-ciri dari pasar monopoli adalah:
Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Dari definisi monopoli telah diketahui bahwa hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan monopoli itu, dan konsumen tidak dapat berbuat suatu apapun didalam menentukan syarat jual beli.
Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikann oleh barag lain yang ada didalam pasar. Barang-barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan.
Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk kedalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut.
Dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual didalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga.
Promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan didalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau ada yang menggunakan iklan, iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, melainkan untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.

D. Undang-undang tentang monopoli

Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besra, dalam banyak hal praktik monopoli, oligopoli, suap, harus dibatasi dan dikendalikan, karena bila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Strategi yang paling ampuh untuk itu, sebagaimana juga ditempuh oleh Negara maju semacam Amerika, adalah melalui undang-undang anti-monopoli.
Di Indonesia untuk mengatur praktik monopoli telah dibuat sebuah undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada UU tersebut dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. UU ini dibagi menjadi 11 bab yang terdiri dari beberapa pasal.

E. Monopoli PT. PLN ditinjau dari teori etika deontologi

Konsep teori etika deontologi ini mengemukakan bahwa kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, suatu tindakan itu bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri dan harus bernilai moral karena berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang baik dari pelaku.
Dalam kasus ini, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT. PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya.

F. Monopoli PT. PLN ditinjau dari teori etika teleologi

Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dalam kasus ini, monopoli di PT. PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh Pasal 33 UUD 1945, dimana pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT. PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi.

G. Monopoli PT. PLN ditinjau dari teori etika utilitarianisme

Etika utilitarianisme adalah teori etika yang menilai suatu tindakan itu etis apabila bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Tindakan PT. PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis, karena mereka melakukan monopoli. Sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT. PLN.


BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Saran

Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya Pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi Pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Atau Pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT. PLN saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.